Badrodin Haiti tegaskan BG dukung dirinya, apa kompensasinya?

Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menegaskan didukung Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. “Tadi pagi saya sudah berkomunikasi, beliau intinya mendukung saya. Beliau mau membantu saya menjalankan tugas kapolri,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/2) malam. Dia juga menegaskan hubungannya dengan Budi Gunawan (BG) hingga kini masih baik.

Ia menjelaskan sebelum ditunjuk sebagai calon kapolri oleh Presiden Joko Widodo, Badrodin bertemu dengan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) untuk berkoordinasi agar tetap solid mendukung siapapun yang dipilih presiden untuk menjadi Kapolri.

Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kedua kiri) berfoto bersama anaknya Fakhri Subhana Haiti (kiri) dan guru besar Fakultas Ilmu Hukum Jimly Asshiddiqie (kedua kanan) usai upacara wisuda program Sarjana semester Gasal tahun akademik 2014/2015 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/2). Wakapolri menghadiri wisuda anaknya Fakhri Subhana Haiti yang lulus sarjana dari Fakultas Farmasi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

“Saya rasa tidak ada halangan. Semua sepakat siapapun yang ditunjuk presiden jadi kapolri, akan didukung,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia berjanji akan merangkul semua lapisan anggota Polri untuk meningkatkan kinerja Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat sesuai dengan pesan presiden kepadanya.

Apakah dukungan Budi Gunawan kepada Badrodin Haiti dibalas dengan kompensasi tertentu? Dalam hal ini Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Eggy Sudjana, menjelaskan kliennya telah legowo (ikhlas) menerima Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Bahkan, tidak ada rencana untuk melakukan proses hukum kembali, baik PTUN atau lainnya. “Kami tidak akan menggugat keputusan presiden,” jelasnya seperti dilansir JPNN.com.

Bahkan sebenarnya BG merupakan orang yang mengusulkan BH menjadi calon Kapolri. Usulan itu diajukan ke presiden setelah ada pertemuan antara BG dengan presiden.”Dalam pertemuan itu juga ada partai pendukung,” tuturnya.

Dengan begitu, semuanya saat ini telah selesai tidak ada kompensasi dan tidak ada perjanjian khusus. Konflik antara BG dengan KPK juga diharapkan jangan lagi diutak-atik. Sebab, telah ada proses praperadilan. “Jangan lagi mencari celah untuk menetapkan BG sebagai tersangka lagi,” paparnya.

Eggi Sudjana, kuasa hukum calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, menjawab pertanyaan wartawan sebelum diskusi “Memahami Harapan Rakyat Save NKRI” di Jakarta, Rabu (28/1). Eggi mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena menurutnya hal itu tidak menyalahi hukum. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

Kalau ada upaya KPK kembali mengusut kasus BG, maka tentu hal tersebut mencederai hukum di Indonesia. Pasalnya, Praperadilan telah memutuskan bahwa penetapan tersangka BG tidak sah. “Kami tidak bertanggungjawab kalau diutak-atik lagi,” jelasnya.

Lalu, ada juga permintaan dari BG agar tidak mengubah perubahan struktur yang telah terjadi di Polri, apakah itu sebuah bentuk kompensasi? Kuasa Hukum BG Razman Arif Nasution menjelaskan, yang sudah terjadi biarkan terjadi, jangan ada yang mengubah semua yang sudah ada di Polri. “Struktur di sini jangan dirombak, itu permintaan BG pada BH,” ujarnya.

Apakah itu salah satu deal antara BH dan BG? Dia menuturkan bahwa ini bukan deal antara keduanya. Hanya saja, tentu Polri akan jauh lebih baik dengan struktur yang ada saat ini. “Ini hanya permintaan,” paparnya.

Menurut dia, BG juga berharap visi dan misi yang telah ditetapkannya juga menjadi visi misi dari Badrodin Haiti. Yakni, untuk memperbaiki Polri menjadi lebih profesional. “Saya yakin Badrodin setuju dengan ini,” jelasnya.